 |
| GustI |
Selama ini, Kabupaten Manggarai Barat (Mabar) disesaki oleh berbagai proyek pembangunan. Itu signal yang positip sekaligus sebuah ironis. Proyek-proyek yang sedang menggeliat ini, tanpa diimbangi oleh pengawasan yang maksimal.hasilnya tetap buruk, rakyat menikmati pembangunan yang tidak layak dan tidak berkualitas. Ini hanya slah satu dari tantangan pemerintahan duet Dula-maxi lima tahun kedepan
Misalkan saja, pengerjaan Rumah sakit umum daerah (RSUD) yang katanya konsep pembangunan bertaraf internasional. Hingga kini tidak kunjung rampung. Proyek yang menelan dana miliaran ini hanya menghasilkan bagunan setengah jadi dan beberapa bagian sudah mulai roboh. Belum lagi proyek pembanguan gedung kantor bupati. Proyek yang setipa tahun dianggarkan APBD hanya menghasilkan sebuah bagunan yang boleh dikata belum layak pakai. Sebagian Platfom jebol, saat hujan turun air tergenang dalam di beberapa bagian, tiang serta dinding mulai retak.
Lain lagi dengan pembangunan kantor bupati Mabar. Sudah lima tahun pengerjaan kantor bupati itu belum kujung rampung dan dinilai tiak berkualitas. Terbukti saat musim hujan air meluap dan tergenang dalam beberapa bagian kantor, beberaa bagian platfom sudah jebol. Hal yang sama juga terjadi dalam proyek pembangunan rumah jabatan bupati. Hingga kini pembangunan dengan pagu anggaran milliaran tersebut tak kunjung selesai. Akibatnya bupati Mabar masih tetap tinggal di ruko (rumah kontrakan-red)
Belum lagi pengerjaan royek pembangunan Pustu di pulau seraya kecanatan komodo, pustu rego kecamatan macang pacar menuai masalah. Pengerjaan jalan Lando-kondopun demikian. Serta masih banyak lagi pembangunan proyek fisik yang tentu saja tidak berkualitas. Tidak heran dalam sidang tahun anggaran 2010 kemarin DPRD mabar mengecam. Dalam pemandangan umum masing masing fraksi menilai pemerintah lemah dalam pengawasan pengerjaan proyek.
Rendahnya kualitas pengerjaan sejumlah jalan raya, Pustu di pulau seraya kecanatan komodo, pustu rego kecamatan macang pacar, pengerjaan kantor bupati Mabar, rumah jabatan bupati gagalnya proyek pembangunan RSUD, merupakan letupan gunung es. Bahwa, ada hal yang terbaikan dalam gegap gempita pembangunan Mabar sekarang. Terlihat tapi terabaikan.
”Bagaimanapun yang berlalu telah berlalu. Tapi, setidaknya kita perlu belajar dari kesalahan masa lalu. Memperbaiki dan memulai yang baru. Yah, tapi kembali ke tangan nahkoda utama kabupaten Mabar, perlu menyiasati gejolak pembangunan daerah ini secara produktif” ungkap aktifis sosial Pater Marsel Agot, SVD
Bagi Pater Marsel hal yang perlu dilakukan oleh Dula-Maxi, adalah melakukan pengawasan yang ketat. Menurut pater Marsel sangat penting memperketat pengawasan sejumlah proyek fisik. Proyek-proyek daerah menurutnya perlu diawasi secara serius dan intensif oleh Pemerintahan Dula-Maxi. ”siapapun Kontraktor pemenang tender proyek fisik tidak sekali-kali mengibuli pengerjaan. Berikan pada rakyat sebuah pembangunan yang layak dan berkualitas. Rakyat memiliki hak mengunakan hasil pembangunan yang layak dan berkualitas” tegas Pater Marsel
Pengawasan Melibatkan Masyarakat
Bupati Manggarai Barat, Agustinus Christ Dula mengakui banyak pengerjaan proyek tidak berkualitas dan tidak layak bagi masyarakat. Persoalan ini Menurutnya berawal dari sebuah proses yang tidak benar. Mulai dari perencanaan, proses pelelangan hingga pengerjaan dan pengawasan. Masyarakat menurutnya apat mengamil peran dalam tahapan tahapan ini.
Bupati Dula mengungkapkan ada pengerjaan proyek yang mubasir. Misalnya proyek air minum bersih di beberapa tempat. Setelah proyek selesai air tidak mengalir, bak penampung pecah dan hanya menampung air hujan. Ini kelemahan dari perencanaan yang tidak serius, paling tidak sudah dipikirkan debit air dan perhitugan lainnya. Proses tender juga demikian, disinyalir dilakukan dengan menyimpangan dari aturan main.
”kalau memang perusahaan tertentu tidak layak, ya patianya harus tegas. Biarkan pekerjaan itu dikerjakan oleh rekanan yang benar benar serius, memenuhi perayataan. Kalau ada yang engatasnamakan bupati dan wakil bupati langsung coret saja” tegasnya
Bupati Dula akan melibatkan elemen masyarakat baik kepala desa, tokoh masyarakat dalam melakukan pengawasan pengerjaan sejumlah proyek fisik. Menurut Bupati Dula rakyat punya hak untuk melakukan pengawasan pengerjaan proyek di wilayahnya. Kalau ditemukan adanya penyimpangan langsung melaporkan. ”yang menikmati pembangunan adalah rakyat, pengerjaan sejumlah proyek ini mengunakan uang rakyat karenanya rakyat harus ambil bagian melakukan pengawasan” pintanya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar