Freeport dan award SBY

Saya menduga pemberian award ada kaitan dengan Freeport Kandungan emas terbukti di tambang Grasberg Papua, mencapai 1.600 ton dengan pendapatan Rp 480 triliun. Secara keseluruhan pendapatan Freeport dari emas, perak dan tembaga mencapai Rp 8000 triliun. Padahal, luas areal t
ambang Grasberg hanya 6 persen dari luas tambang Freeport. Apabila 50 persen hasil tambang Grasberg kembali ke 2.8 juta penduduk Papua, tak perlu ada rakyat miskin di daerah itu. Ironisnya, angka kemiskinan di Papua mencapai 36.08 persen dengan pendapatan perkapita hanya Rp 9,8 miliar selama 47 tahun atau Rp 208 juta per tahun. Padahal, dunia manapun lebih dari 50 persen hasil tambang dinikmati rakyat, bukan kontraktor.

Bagaimana diterima akal sehat, negara menerima pendapatan hanya Rp 13 triliun, sementara Freeport untung Rp 29 triliun (2007). Hanya negara bodoh dan bebal saja yang membiarkan kontraktor lebih kaya dari negara. Padahal di negara-negara manupun di dunia ini, Pemerintah harus lebih kaya dari kontraktor. 

Pajaknya bisa dipungut sampai 60 % karena proses pengerukan ga butuh investasi besar, habis dikeruk sekalian dengan tanah di angkut ke Smelter Freeport Di Spanyol. Royalti juga harus di atas 5 %, bukan ecek-ecek 1-3,5 % seperti kontrak sekarang. Tetapi apa yang terjadi saat ini? Pihak Freeport ngotot tak mau melakukan  renegosiasi kontrak. Mereka ingin permanen di Papua dan menuntut  pemerintah untuk memperpanjang kontrak sampai tahun 2041 dengan dalih dalih deposit tambang di Grasberg mulai menurun. Tahun 2012 misalnya, produksi tembaga turun 45,6 persen menjadi 296 juta pound. 

Penurunan deposit bahan tambang menunjukan bahwa pertambangan adalah komoditas langkah. Investor hanya berinvetasi pada saat areal pertambangan masih memiliki potensi tinggi. Setelah masa puncak, mereka akan melepaskan areal pertambangan dan meninggalkan kerak-kerak tambang tanpa adanya reklamasi pasca tambang. Diperkirakan, tambang Grasberg harus membuang 2,8 milyar ton batuan penutup hingga penambangan berakhir tahun 2041.Maka, Freeport wajib mengikuti UU No.4/2009, yang hanya mengijinkan perpanjangan 2x10 tahun.

Apa yang membuat SBY takut? Freeport didukung negara asalnya Amerika Serikat (AS). Soalnya, FCX

masuk dalam daftar sepuluh teratas korporasi penyumbang pajak untuk AS. Majalah Forbes (2012 ) melansir pajak penghasilan FCX untuk AS sebesar US$3,4 miliar tahun 2012. potensi emas dari Freeport Indonesia sangat besar, mencapai 90 % dari penjualan perseroan, (Baca laporan keuangan FCX, 2012, bisa di akses ke website Freeport Macmorran). Sementara tembaga dan perak menyumbang sektar 36 %. 

Nah bagaimana kalau Freeport Papua direnegesoaisi? bukankan penjualan dan revenue

Freeport MacMorran turun drastis? Bahkan Freeport Macmorran ga akan masuk dalam top-ten di bursa saham Wall Street. Kalau pemerintah bandel, negara asal mereka akan menekan pemerintah lewat WTO dan mengajukan pemerintah ke arbitrase internasional.

Gugatan ke Arbitrase internasional itu sudah diajukan Churchil Mining  ke pengadilan internasional. Mereka menuntut pemerintah membayar ganti rugi, Rp 18 triliun ke pemerintah Indonesia. 

Boleh jadi mereka sekarang akan melakukan berbagai cara untuk menundukan pemerintah agar tak melakukan renegosiasi kontrak, salah satunya adalah memberi award, dengna memberi bobot tinggi pada 

TOLERANSI BERAGAMA, meskipun jauh panggang dari api. 

Powered by Telkomsel BlackBerry®