1.341 Pejabat Publik Daerah Terlibat Korupsi

Kementerian dalam Negeri meliris sedikitnya 1.050 anggota DPRD Kabupaten/Kota dan 291 kepala daerah terlibat korupsi dalam kurun waktu 2004-2013. Dari 3.000 anggota dewan yang berkasus, terdapat 1.050 orang diantaranya (40,07 persen) teridentifikasi kasusnya adalah korupsi disusul perzinahan, pemerasan dll.

Sementara untuk kepala daerah, sejak diberlakukannya pemilukada langsung hingga awal 2013, kepala daerah yang terbelit kasus hukum mencapai 291 orang. Dari jumlah itu, 70 persen di antaranya akibat terlibat praktik tindak pidana korupsi.

Depertemen dalam negeri mencatat sedikitnya 21 gubernur, 7 wakil gubernur, 156 bupati, 46 wakil bupati, 41 wali kota dan wakil wali kota 20 orang yang terjerat kasus korupsi itu. Tidak hanya itu, Kasus Korupsi juga menjerat aparatur pemerintah-PNS. Jumlahnya cukup besar mencapai 1.221 orang. 185 orang menjadi tersangka, 112 terdakwa, 877 terpidana dan 44 orang berstatus saksi. 

Selain contoh besarnya persentase kepala daerah yang terlibat korupsi—tidak seluruhnya korup, sebagian karena kesalahan manajemen—masih banyak contoh lain. Jabatan publik, dalam artian kedudukan dan eksistensinya dari rakyat dan untuk rakyat, ternodai. Efektivitas dan efisiensi praksis pemerintahannya mandul.

Ketika perilaku wakil rakyat—tidak seluruhnya memang—tidak pantas jadi teladan, eksistensi mereka tidak lebih dari ”togok” dalam kisah pewayan

Bruder "Preman" Pontianak

Jabatan sebagai kepala bagian logistik di sebuah kantor cabang perusahaan farmasi di Pontianak, Kalimantan Barat, cukup memberikan jaminan hidup bagi Stephanus Paiman. Namun, ketidakadilan yang menimpa dua rakyat jelata di Pontianak menyebabkan Steph, panggilannya, memutuskan berhenti bekerja.

Peristiwa pertama adalah kematian seorang tukang bakso akibat ditabrak anak pejabat menggunakan sepeda motor. Namun, anak pejabat ini bebas dari proses hukum walaupun dia bersalah.

Peristiwa kedua juga menyangkut kematian seorang warga. Kali ini warga dibacok anak pejabat yang mabuk setelah keluar dari pesta di sebuah tempat hiburan malam. Lagi-lagi si anak pejabat itu bebas dari jerat hukum, dan kasus kematian warga pinggiran itu menguap.

Petani Kopi Bajawa Kesulitan Modal

Proses panen dan pengolahan kopi di Desa Beiwali, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur, terganggu. Hal itu karena dana untuk membayar biji kopi hasil panen dari tangan petani belum siap.

Nela, warga Bajawa, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur,
memanen biji kopi di halaman rumahnya,

Modal untuk kebutuhan pembayaran kopi ini persoalan klasik yang dialami Gabungan Kelompok Tani dan Koperasi Serba Usaha Fa Masa di Desa Beiwali. Padahal, produk kopi yang dihasilkan itu diekspor ke Amerika Serikat melalui pihak lain.

”Saat ini sebenarnya sudah masuk masa

For the Manggarai People of Flores, Coffee is More Than Just a Crop or a Drink.

The coffee was Arabica.

                                                                       

It was served in a petite, colorful glass, its jet-black residue banked up at the bottom. The gritty texture gently massaged my tongue, tickling the excitable tissues of my soft palate. As I waited for its lean acidity to unravel itself fully from the intoxicating sweetness of the sugar that had captured my taste buds, I raised the glass close to my nostrils and inhaled greedily. The rising vapor settled within me, its warmth filling my nasal cavities, its gorgeous aroma sending my olfactory nerves firing on all cylinders. My eyes, shorn of conscious control, rolled upward, as if my irises had arranged a tryst with my drooping eyelids.

During that timeless yet transient moment, Manggarai coffee entered my soul. The spell of ecstasy